Loading...

Apakah yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)? PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Apabila disederhanakan PPN adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan konsumsi kita.

PPN mencakup banyak aspek di dalamnya, antara lain objek pajaknya, tarifnya, kewajiban terkait PPN, aktivitas yang terutang PPN dan pemungutan PPN seperti yang dirangkum dalam mind map berikut ini:

PPN Mindmap

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pertama, mari kita bicara mengenai objek PPN. Apa saja yang dikenakan PPN? PPN dikenakan atas barang dan jasa yang kita konsumsi. Contoh, jika kita berbelanja di swalayan, barang-barang yang kita beli dikenakan PPN. Apabila kita memperhatikan struk belanja, disebutkan bahwa harga barang yang kita beli sudah termasuk PPN.

Barang terdiri dari dua jenis yaitu: barang berwujud (contohnya barang-barang consumer goods, kendaraan bermotor, dan lain-lain) dan barang tidak berwujud (contohnya hak kekayaan intelektual). Selain dikenakan atas barang dan jasa, PPN juga dikenakan atas kegiatan impor dan ekspor.

Ada begitu banyak jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN. Oleh karena itu dalam Pasal 4A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ada yang disebut dengan “negative list”.

Negative list ini berisi barang dan jasa yang bukan merupakan objek PPN. Dengan demikian, barang dan jasa lain yang tidak termasuk dalam negative list adalah objek PPN.

Gambar di bawah ini merinci negative list tersebut:

Objek PPN

Selain objek pajak, terdapat juga tarif PPN yang berkaitan dengan aktivitas yang terutang PPN. Berapakah tarif PPN dan aktivitas apa yang terutang PPN? Tarif PPN untuk penyerahan barang dan/ atau jasa di dalam daerah pabean secara umum adalah 10%.

Bagaimana dengan aktivitas/ kegiatan ekspor dan impor? Aktivitas ekspor dan impor pun dikenakan PPN. Kegiatan ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dikenakan tarif 0% sedangkan kegiatan impor barang secara umum dikenakan tarif 10%.

Aspek selanjutnya adalah mengenai pemungutan PPN. Siapa saja yang wajib memungut PPN? PPN wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai PPN. PKP dapat berupa badan usaha atau individu. Untuk bisa memungut PPN badan usaha atau individu tersebut harus terlebih dahulu dikukuhkan sebagai PKP.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Menerbitkan Faktur Pajak
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. PKP wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap barang dan/atau jasa yang dijual dan/ atau diserahkan.

Faktur pajak diterbitkan dengan menggunakan eFaktur dan wajib disampaikan kepada pembeli barang/ penerima jasa. Faktur pajak harus memuat nama, alamat dan NPWP penjual dan pembeli serta rincian barang/ jasa yang diserahkan yang terdiri dari nama/ jenis barang/ jasa dan harganya. Selain itu faktur pajak juga harus mencantumkan diskon atau termin pembayaran jika sesuai kesepakatan terdapat diskon atau termin pembayaran. Dalam faktur pajak akan terlihat berapa dasar pengenaan pajak serta PPN yang terutang dari suatu penyerahan barang atau jasa.

Menghitung, Membayar dan Melapor PPN Setiap Bulan
Selain menerbitkan faktur pajak, PKP juga wajib menghitung besarnya PPN yang terutang dalam sebulan. Setelah dihitung, PPN yang terutang wajib dibayar sebelum dilaporkan. PPN dibayar menggunakan ID billing yang telah dipersiapkan lebih dulu ke bank yang ditunjuk sebagai bank devisa. PPN yang terhutang harus dibayar paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran akan menimbulkan denda 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Kewajiban yang terakhir adalah melaporkan PPN melalui SPT Masa PPN. Apa yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN? PKP melaporkan akumulasi pemungutan pajak selama sebulan (PPN Keluaran) dan akumulasi pembelian barang/ jasa selama sebulan (PPN Masukan). SPT Masa PPN dapat dilaporkan secara online lewat laman DJP Online atau penyedia jasa pelaporan pajak yang telah disahkan, dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pos tercatat. SPT Masa PPN harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Apabila SPT Masa PPN terlambat dilaporkan, akan ada denda terlambat lapor sebesar Rp 500.000,-.

Jika Perusahaan sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Perusahaan wajib untuk menerbitkan faktur pajak, membayar PPN ke kas negara dan juga membuat laporan PPN bulanan. Atmadja & Associates dapat membantu Perusahaan dalam menghitung dan melaporkan PPN sehingga manajemen dapat fokus dalam mengembangkan dan menjalankan operasional Perusahaan. Hubungi kami dengan cara klik tombol dibawah ini untuk mendapatkan penawaran Jasa PPN Bulanan dari kami.

Penjelasan Jasa PPN Bulanan
Konsultan Akuntansi, Konsultan Pajak, Konsultan Manajemen, Atmadja & Associates

Kami hadir untuk Membantu Bisnis Anda!

Together, we are building a better future… 

Hubungi Kami Sekarang!