Loading...

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Apa yang dimaksud dengan PPh 21? Menurut UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Pemotongan ini wajib dilakukan oleh:

  1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
  2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
  3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
  4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Terdapat pengecualian untuk pemberi kerja pada poin satu di atas, yaitu kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek pajak PPh 21 terdiri dari:

  1. Pegawai
  2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari
    tua, termasuk ahli warisnya;
  3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa;
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
  5. Mantan pegawai; dan/atau
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pegawai tetap sebagai subjek pajak PPh 21 umumnya menerima penghasilan yang terdiri dari penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang diterima secara periodik sesuai dengan ketentuan dari pemberi kerja. Contoh penghasilan teratur antara lain adalah gaji pokok, berbagai jenis tunjangan dan uang lembur. Sedangkan penghasilan tidak teratur adalah penghasilan selain dari penghasilan teratur, yaitu yang diterima sekali dalam setahun. Contoh penghasilan teratur antara lain adalah THR, bonus, jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenisnya.

Apapun nama dan bentuknya, sepanjang sifat dari suatu imbalan dapat menambah kekayaan seseorang, imbalan tersebut dikategorikan sebagai penghasilan. Selain yang diterima dalam bentuk uang tunai, penghasilan juga bisa diterima dalam bentuk pemberian fasilitas dari kantor, seperti beras, gula, minyak, dll.

Dalam penghitungan PPh 21 pegawai tetap ada yang disebut sebagai biaya jabatan dan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak. Biaya jabatan merupakan pengurang penghasilan bruto yang ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimal Rp. 500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP berhubungan dengan status kawin atau tanggungan seorang pegawai tetap. Penentuan PTKP ditentukan dari keadaan pegawai tetap pada awal tahun pajak. Banyaknya tanggungan yang diperbolehkan adalah maksimal 3 orang. Orang-orang yang menjadi tanggungan seorang pegawai tetap adalah anggota keluarga sedarah dan semenda (karena hubungan pernikahan) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Mereka juga haruslah merupakan orang-orang yang tidak menerima/ memperoleh penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.

Pegawai tetap yang merupakan seorang wanita kawin dianggap berstatus Tidak Kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0). Indonesia menganut sebuah sistem di mana keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian (dalam hal ini status kawin seorang wanita) digabungkan menjadi satu dengan penghasilan suami sebagai kepala keluarga. Itulah mengapa status kawin seorang wanita untuk tujuan penghitungan PPh 21 tidak melekat pada dirinya sendiri tetapi melekat pada suaminya.

Namun demikian, seorang wanita kawin yang suaminya tidak memperoleh penghasilan dapat menanggung suaminya, sepanjang wanita tersebut menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa sang suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan.

Untuk menghitung PPh 21 tarif pajak yang digunakan bersifat progresif, sesuai dengan Pasal 17 UU PPh No. 36 Tahun 2008. Tarif pajak progresif artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajak dan pajak terutangnya.

Gambar di bawah ini merangkum aspek-aspek penghitungan PPh 21 yang telah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya:

Rangkuman PPh 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap, dikenal 3 metode yaitu:

  1. Gross/ PPh 21 dipotong dari gaji karyawan
    Metode gross adalah metode pengitungan dimana PPh 21 yang terutang dipotong dari take home pay yang diterima karyawan. Secara akuntansi PPh 21 hanya dicatat sebagai utang pajak dan tidak berpengaruh dalam penghitungan PPh Badan perusahaan.
  2. Net on Gross/ PPh 21 ditanggung perusahaan
    Dalam metode net on gross, PPh 21 yang terutang ditanggung oleh perusahaan sehingga karyawan menerima take home pay dalam jumlah utuh (tidak dipotong PPh 21) kecuali jika terdapat pemotongan lain. Secara akuntansi, PPh 21 dicatat sebagai beban pajak dan utang pajak. Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf h, beban pajak masuk dalam kategori biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam mengitung Penghasilan Kena Pajak wajib pajak. Oleh karena itu, dalam perhitungan PPh Badan, koreksi fiskal positif akan dilakukan terhadap PPh 21 yang dihitung dengan metode net on gross.
  3. Net (Grossed Up)/ PPh 21 ditunjang
    Metode net on gross dan grossed up merupakan metode yang hampir sama, dimana PPh 21 yang terutang tidak dipotong dari take home pay karyawan. Bedanya yaitu dalam metode grossed up, terdapat tunjangan PPh 21 yang diberikan untuk karyawan. Tunjangan PPh 21 adalah salah satu elemen penghasilan bruto karyawan sehingga secara akuntansi, PPh 21 yang terutang dicatat sebagai bagian dari beban gaji. Karena dicatat sebagai beban gaji, tunjangan PPh 21 termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak untuk tujuan penghitungan PPh Badan wajib pajak.

Bagan di bawah ini meringkas ketiga metode di atas:

Metode perhitungan pph 21

Untuk lebih jelasnya mengenai cara menghitung PPh 21 pegawai tetap, silakan perhatikan contoh berikut:

Bapak A bekerja di PT. XYZ memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp. 8.000.000, mendapatkan tunjangan transport dan uang makan sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 dan Rp. 750.000. PT. XYZ mengikuti program BPJS Ketengakerjaan yaitu JKK, JKM dan JHT sebesar 0,24%, 0,3% dan 2%. Selain itu PT. XYZ juga mengikuti program BPJS Kesehatan. Bapak A sudah menikah dan memiliki 2 orang anak yang masih SD.

1. Metode Gross
2. Metode Net on Gross
PPh 21 Net on Gross Method
3. Metode Grossed Up

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa besarnya take home pay untuk metode net on gross dan grossed up adalah sama, yang membedakan yaitu besarnya penghasilan bruto karyawan dan PPh 21 yang terutang.

Secara singkat, cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap dapat digambarkan melalui bagan berikut ini:

PPh Karyawan
Berita Terkini

Sehubungan dengan isu merebaknya virus corona COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan pemberian insentif PPh 21 bagi pegawai tetap. Pegawai tetap yang berhak atas insentif PPh 21 tersebut harus memenuhi kriteria berikut:

  1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
    a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 yang sebagian besar mencakup pemberi kerja yang bergerak di bidang industri; dan/ atau
    b. telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
  2. memiliki NPWP
  3. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/ memperoleh penghasilan bruto (teratur dan tidak teratur) yang jika disetahunkan jumlahnya tidak melebihi Rp. 200.000.000,-.

Pemberian insentif yang dimaksud diberikan dalam bentuk PPh 21 ditanggung oleh pemerintah, yang diberikan mulai masa April 2020 hingga September 2020. Untuk memperoleh insentif PPh 21, pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan format yang telah disediakan dalam lampiran PMK nomor 23/PMK.03/2020 kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar. Dengan adanya pemberian insentif ini, maka apabila seorang pegawai tetap memenuhi kriteria di atas, penghasilan yang ia terima tidak dipotong PPh 21.

Sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap, proses penghitungan dan pelaporan PPh 21 dapat menjadi beban administrasi tersendiri. Oleh karena itu Atmadja & Associates hadir untuk membantu meringankan beban ini sehingga manajemen dapat fokus dalam mengembangkan dan menjalankan operasional Perusahaan. Hubungi kami dengan cara klik tombol dibawah ini untuk mendapatkan penawaran Jasa PPh 21 Bulanan dari kami.

Penjelasan Jasa PPh 21 Bulanan
Konsultan Akuntansi, Konsultan Pajak, Konsultan Manajemen, Atmadja & Associates

Kami hadir untuk Membantu Bisnis Anda!

Together, we are building a better future… 

Hubungi Kami Sekarang!