Loading...

Pajak penghasilan atas jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, seperti diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf d UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Apakah yang dimaksud dengan jasa konstruksi? Dalam Peraturan Pemerintah no. 51 Tahun 2008 disebutkan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa terdapat 3 jenis pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi sendiri adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Mari kita lihat masing-masing definisi dari ketiga jenis pekerjaan konstruksi tersebut.

  • Perencanaan Konstruksi

    Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli
    yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
    bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

  • Pelaksanaan Konstruksi

    Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

  • Pengawasan Konstruksi

    Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Selain terbagi berdasarkan jenis pekerjaannya, jasa konstruksi juga dapat dibagi berdasarkan jenis kualifikasi usahanya yaitu besar, menengah, kecil, dan tidak memiliki kualifikasi. Kualifikasi usaha ini tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Mengapa jasa konstruksi dibagi menjadi beberapa jenis? Hal itu karena selain terkait dengan jenis pekerjaannya, pembagian jasa konstruksi terkait juga dengan tarif pengenaan pajak penghasilannya. Untuk lebih jelas mengenai tarifnya, silakan disimak tabel berikut:

Tarif pajak konstruksi

Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah sebesar jumlah pembayaran tidak termasuk PPN, dikalikan tarif pajak sesuai tabel di atas.

Pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang dipotong oleh pemotong pajak wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Sementara pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang disetor sendiri oleh penyedia jasa wajib disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Secara ringkasnya mengenai pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi, silakan cermati gambar berikut:

PPh Jasa konstruksi

Untuk meringankan urusan perpajakan Anda, Atmadja & Associates hadir memberikan jasa perpajakan yang dibutuhkan.

Silakan hubungi kami untuk mendapatkan penawaran menarik untuk jasa perpajakan bulanan.

Konsultan Akuntansi, Konsultan Pajak, Konsultan Manajemen, Atmadja & Associates

Kami hadir untuk Membantu Bisnis Anda!

Together, we are building a better future… 

Hubungi Kami Sekarang!